Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar Rapat Evaluasi dan Monitoring Progres Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) serta kegiatan MBG di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Jumat (12/12/2025).
Rapat dipimpin Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan. Sejumlah pihak hadir, di antaranya Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asminekbang) Kepulauan Seribu Endro Mukti Wibowo, SKPD/UKPD terkait, serta perwakilan PT Panganmusi Raya Abadi.
Dalam forum itu, Fadjar menekankan perlunya pemetaan kendala secara jelas agar langkah perbaikan bisa diputuskan bersama. Ia menyebut masukan dari perangkat dan unsur terkait menjadi dasar untuk menentukan solusi yang paling tepat.
“Saya banyak mendengarkan masukan dari rekan-rekan semua. Kita harus tahu hambatannya di mana, dan bersama-sama mencari solusi terbaik. Pengelolaan MBG dan program lainnya harus berjalan tanpa kendala,” ujar Fadjar.
Fadjar juga meminta koordinasi lintas jajaran diperkuat, terutama untuk memastikan distribusi bahan baku berjalan lebih lancar. Ia mengingatkan, persoalan pasokan tidak boleh berujung pada komplain masyarakat.
“Terkait pasokan bahan baku, nanti kita cari solusi terbaik. Kita harus menjaga agar ekonomi dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Selain pasokan, Fadjar mengingatkan mekanisme pelaporan kendala di lapangan harus terus dijaga. Menurutnya, pola pemantauan dan tindak lanjut cepat yang selama ini berjalan perlu dipertahankan.
“Semua kendala yang ada langsung kita pantau dan tindak lanjuti, semua bergerak cepat. Hal seperti ini harus dipertahankan,” tegasnya.
Fadjar menambahkan, pengamanan identitas distribusi dan keteraturan operasional, termasuk transportasi atau logistik program MBG, perlu dijaga. Ia meminta pengelolaan berjalan tertib agar tidak terjadi tumpang tindih atau pelanggaran, seperti kasus pengangkutan yang pernah terjadi di wilayah lain.
Rapat juga membahas dukungan PT Panganmusi Raya Abadi terhadap KKMP di Kepulauan Seribu agar pelaksanaan program berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan. Fadjar menegaskan program penguatan koperasi dari Pemerintah Pusat perlu diikuti implementasi nyata di daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat pulau.
“Program Pemerintah Pusat terkait penguatan koperasi harus diikuti dengan implementasi nyata di daerah, terutama yang menyangkut pengembangan ekonomi masyarakat pulau,” tambahnya.
