KEPULAUAN SERIBU — Program Peduli Pulau Plus Pulau Lancang mencatat sebanyak 73 layanan bagi masyarakat melalui kegiatan pelayanan terpadu keliling yang diselenggarakan Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPMPTSP) Kepulauan Seribu. Kegiatan tersebut berlangsung di Pulau Lancang, Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan.
Berbagai kebutuhan administrasi dapat dikonsultasikan melalui layanan yang melibatkan sejumlah instansi pemerintah dan lembaga pelayanan publik. Bidangnya mencakup kependudukan, perpajakan, pertanahan, serta perbankan. Kehadiran layanan keliling ini dimaksudkan untuk mendekatkan akses kepada warga yang tinggal di wilayah kepulauan.
Informasi tersebut disampaikan dalam laporan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang diterbitkan pada Jumat, 23 Oktober 2026. Laporan itu mencatat jumlah layanan yang diberikan, tetapi tidak menyebutkan jumlah warga yang datang maupun apakah seluruh pengurusan dokumen telah selesai di lokasi.
Peduli Pulau Plus Pulau Lancang Catat 73 Layanan
Pelayanan Terpadu Keliling (Peduli) Pulau Plus merupakan kegiatan yang menghadirkan sejumlah penyedia layanan dalam satu agenda. Di Pulau Lancang, program ini menghasilkan catatan 73 layanan bagi masyarakat dengan kebutuhan administrasi yang beragam.
Angka tersebut perlu dipahami sebagai jumlah layanan yang dilaporkan, bukan berarti terdapat 73 jenis urusan administrasi yang berbeda atau 73 warga penerima layanan. Rincian pembagian jumlah layanan menurut instansi juga tidak dicantumkan dalam laporan resmi.
Bagi warga pulau, model pelayanan terpadu memberikan kesempatan memperoleh informasi dari beberapa instansi pada satu kegiatan. Hal ini dapat membantu masyarakat mengetahui persyaratan serta tahapan pengurusan dokumen tanpa harus selalu mengandalkan kunjungan langsung ke kantor pelayanan yang berada di luar pulau.
Instansi Pemerintah dan Lembaga Pelayanan Publik Turut Terlibat
Kegiatan Peduli Pulau Plus di Pulau Lancang melibatkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil), Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, serta UPPMPTSP Kepulauan Seribu.
Selain itu, Bank Jakarta, Imigrasi, dan kepolisian turut disebut sebagai pihak yang terlibat. Meski demikian, keterangan resmi tidak memerinci jenis pelayanan yang diberikan oleh Imigrasi maupun kepolisian dalam kegiatan tersebut.
Kepala UPPMPTSP Kepulauan Seribu, Wachid Wahyudi, menjelaskan bahwa pelayanan keliling merupakan upaya mendekatkan kebutuhan administrasi dengan masyarakat. Dalam keterangannya pada 23 Oktober 2026, ia menekankan pentingnya akses informasi, konsultasi, dan pendampingan pengurusan agar warga tidak harus selalu bepergian ke luar pulau.
Menurut Wachid, kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan pemerintah sekaligus mendorong tertib administrasi di wilayah Kepulauan Seribu.
Pengurusan KTP, KK, dan Layanan Pajak Menjadi Bagian Program
Sejumlah layanan yang disebutkan dalam kegiatan ini berkaitan dengan dokumen kependudukan dan perpajakan. Warga mendapatkan akses pelayanan untuk pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Di bidang perpajakan, laporan resmi mencantumkan layanan penonaktifan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, perubahan data, serta permohonan Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP). Jenis layanan tersebut memiliki keperluan dan persyaratan masing-masing.
Karena laporan tidak merinci persyaratan dokumen atau hasil setiap permohonan, warga yang ingin mengurus layanan serupa pada kesempatan berikutnya tetap perlu mengikuti ketentuan dari instansi penyelenggara. Informasi mengenai layanan yang tersedia dalam satu kegiatan juga belum tentu sama dengan agenda pelayanan keliling berikutnya.
Untuk urusan pertanahan, BPN Jakarta Utara tercatat memberikan dua layanan konsultasi pertanahan. Keterangan yang tersedia tidak menjelaskan pokok persoalan yang dikonsultasikan maupun hasil tindak lanjutnya.
Bank Jakarta Hadirkan Penggantian Kartu hingga Aktivasi Mobile Banking
Selain administrasi pemerintah, Peduli Pulau Plus Pulau Lancang turut menghadirkan akses layanan perbankan. Bank Jakarta berpartisipasi melalui perwakilan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pulau Pramuka.
Perwakilan KCP Bank Jakarta Pulau Pramuka, Cucu Zaelani, menjelaskan bahwa keikutsertaan pihaknya ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan perbankan. Pelayanan yang disebut meliputi penggantian kartu, pembukaan rekening, aktivasi mobile banking, serta konsultasi umum.
Partisipasi lembaga perbankan memperluas cakupan kegiatan, sehingga warga tidak hanya dapat mencari informasi tentang dokumen pemerintah, tetapi juga mengenai akses layanan keuangan. Namun, laporan tersebut tidak mencantumkan jumlah rekening yang dibuka, kartu yang diganti, atau aktivasi layanan digital yang berhasil dilakukan.
Pelayanan Keliling Membantu Menghadapi Kendala Jarak Antarwilayah
Wilayah Kepulauan Seribu terdiri atas pulau-pulau yang terpisah perairan. Karena kondisi geografis itu, penyelenggaraan layanan langsung di pulau berpenduduk dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mempermudah warga memperoleh informasi dan bantuan administrasi.
Program ini juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk bertanya mengenai prosedur yang mungkin belum mereka pahami. Konsultasi dan pendampingan penting dibedakan dari penerbitan dokumen secara langsung, sebab tidak seluruh layanan dapat dipastikan selesai pada saat kegiatan berlangsung.
Pelaksanaan di Pulau Lancang memperlihatkan bagaimana kerja sama antarlembaga dapat digunakan untuk mendekatkan pelayanan kepada warga. Meski demikian, laporan pemerintah belum menjelaskan jadwal pelaksanaan Peduli Pulau Plus berikutnya, lokasi yang akan dikunjungi, ataupun mekanisme pendaftaran untuk agenda selanjutnya.
Akses Administrasi Warga Kepulauan Seribu Diharapkan Semakin Mudah
Harapan utama dari Peduli Pulau Plus Pulau Lancang adalah memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik dan mendorong tertib administrasi. Kehadiran instansi yang berbeda pada satu kegiatan memberi peluang bagi warga untuk memperoleh arahan sesuai kebutuhan masing-masing.
Di sisi lain, kebermanfaatan program secara berkelanjutan perlu dilihat dari kelanjutan permohonan warga, ketersediaan informasi persyaratan, dan kepastian jadwal pelayanan berikutnya. Aspek-aspek tersebut belum diuraikan dalam rilis yang menjadi dasar pemberitaan ini.
Berita mengenai upaya pemerintah melayani masyarakat kepulauan juga dapat dibaca dalam artikel evaluasi KKMP dan MBG di Pulau Pramuka. Sementara itu, informasi mengenai kebutuhan keselamatan masyarakat pesisir tersedia dalam pemberitaan pemasangan ring buoy di enam pulau Kepulauan Seribu, termasuk Pulau Lancang.
Sumber: Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, laporan 23 Oktober 2026, reporter Petrus Ardianto. Baca berita resmi.
